“Surat Konfirmasi Dan Klarifikasi Untuk SD & SMP Negeri Kecamatan Rumbai, Diduga Kepala Dinas Pendidikan Perintahkan Kepsek Agar Tidak Merespon Surat Tersebut”.
SelatpanjangPos.id (Pekanbaru) –Dunia pendidikan Di Wilayah Kota Pekanbaru khususnya Di Wilayah Kecamatan Rumbai dengan serentak tidak bisa di konfirmasi dan di klarifikasi tentang penyerapan Dana Bantuan Operasional (BOS) reguler yang bersumber dari APBN dengan atas perintah dari kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru agar tidak merespon seluruh surat baik konfirmasi langsung tentang dana yang di pergunakan kegiatan belajar mengajar Di Sekolah pada saat sekolah belajar melalui daring (online) saat wabah virus pademi covid 19 dan memperlakukan PSBB atau PPKM dengan besarnya mata anggaran yang sudah dilaksanakan dan tidak sesuai dengan juknis maupun Peraturan Protokol Kesehatan berdasarkan fakta di lapangan.
Ketua DPD LSM Forkorindo Provinsi Riau, TP. Batubara tegas mengatakan atas tindak lanjut dari surat konfirmasi dari media cetak dan online Bersama yang tidak direspon pihak kepala sekolah atas perintah kepala dinas pendidikan.
“Dalam Juknis BOS Reguler terterai dalam penggunaan anggaran harus Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Demokratis, setiap kepala sekolah yang ada wilayah kecamatan Rumbai harus memahami dan menjalankan seluruh yang terterai dalam Juknis tersebut, termasuk pembuatan papan pengumuman penggunaan dana BOS agar seluruh orang tua siswa dapat mengetahui jumlah Anggara yang sudah di pergunakan,” ujarnya
Tambahnya lagi. “Dalam penggunaan anggaran sesuai dengan laporan pihak kepala sekolah melalui laporan K7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa semua mata anggaran yang di pergunakan kuat dugaan tidak tepat sasaran,”.
“Dana kegiatan ekstrakurikuler yang biasa di pergunakan kegiatan ini dilapangkan sekolah dan mengumpulkan siswa lebih dari sepuluh orang sementara itu sekolah masih belajar dari rumah (daring), kalau dilaksanakan kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2020 atau 2021 sudah melanggar atau melawan Peraturan Protokol kesehatan yang berlaku dan banyak lagi kegiatan yang sudah di realisasikan diduga tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pademi covid 19,” paparnya.
“Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (LSM Forkorindo/Red) pada hari Senin (15/08) resmi melaporkan 5 sekaligus SMP Negeri Yang Berada di wilayah kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, kepihak Aparat penegak hukum (APH) Polresta Pekanbaru dengan nomor surat laporan 274/PKB/LAPORAN-TDP/LSM FORKORINDO/VIII/2022, dengan harapan adanya tindakan hukum ke pengguna anggaran yang sudah memperkaya diri dari keuangan Negara,” tegasnya.
“Harus di tegakan undang-undang no. 31 tahun 1999 Juncto Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik KUHP yang berlaku, dengan hal yang sama pihak Polresta Kota Pekanbaru harus terbuka dan transparan dalam melakukan penyidikan atau uji materi sesuai laporan dari lembaga baik masyarakat berdasarkan Undang-undang nomor. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP),” tutupnya.
(J. Wilson).
