Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bappedaditbang Provinsi Riau pada 20-22 Februari 2024 itu difokuskan pada evaluasi program pembangunan yang sedang berlangsung, pengidentifikasian prioritas pembangunan, dan penyusunan rencana strategis untuk memajukan pembangunan daerah.
Selain, menjadi wadah untuk sinergi antara berbagai pemangku kepentingan guna mencapai hasil optimal dalam rangka pembangunan wilayah.
Adapun kunker itu dihadiri Koordinator Komisi II Iskandar Budiman, Ketua Komisi II Taufiek, Wakil Ketua Komisi Dr HM Taufikurrahman MSi, Sekretaris Komisi II Darsini SM dan anggota Dedi Yuhara Lubis, Muhammad Syafi’i, Ardiansyah, Cun Cun SE MSi, serta Musdar Mustafa.
Tidak hanya fokus pada perencanaan pembangunan daerah, kunker dan rapat tersebut juga mencakup pemantauan dan evaluasi implementasi program pembangunan, serta penanganan isu-isu aktual di tingkat daerah.
pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi fokus utama guna mencapai hasil yang signifikan dalam mengatasi tantangan kemiskinan di masyarakat.
Adapun target kemiskinan di Kepulauan Meranti yang akan diturunkan hingga mencapai angka 0,3 persen. Komisi II DPRD Kepulauan juga mempertanyakan sistem anggaran yang dikucurkan melalui sistem ploting. Dimana metode tersebut merujuk pada metode penyaluran dana yang tidak transparan dan lebih cenderung dilakukan secara tidak terbuka atau diskriminatif.
Dalam konteks ini, anggaran atau dana publik dapat dialokasikan berdasarkan pertimbangan subjektif atau keputusan pribadi, bukan berdasarkan kriteria atau prosedur yang jelas.
Praktik seperti ini dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam pemanfaatan sumber daya publik. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat sangat penting dalam menjaga integritas sistem anggaran dan mencegah praktik ploting yang merugikan kepentingan masyarakat.
”Tentunya jika pun harus menggunakan sistem ploting anggaran, kami meminta untuk dialokasikan mana yang harus diprioritaskan,” pungkasnya.(adv)
