Menu

Mode Gelap
 

Jakarta · 25 Apr 2022 19:09 WIB

Presiden Jokowi Terima Pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat.


					Presiden Jokowi Terima Pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat. Perbesar

SelatpanjangPos.id (Jakarta) –Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Mendagri Tito Karnavian dan Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (25/04/2022).

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/04/2022) siang. Di dalam pertemuan MRP dan MPRB menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya mengenai Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) dan pemekaran wilayah.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam keterangan pers usai bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani mendampingi Presiden dalam pertemuan.

“Undang-Undang Otsus, undang-undangnya sudah jalan, sudah disahkan, sekarang ada yang menguji, diuji materi di MK (Mahkamah Konstitusi). Kita hargai proses hukum itu dan kita akan ikuti terus perkembangannya dan tentu saja pada akhirnya akan berujung pada vonis Mahkamah Konstitusi nantinya,” ujar Mahfud mengutip pernyataan Presiden dalam pertemuan.
Terkait pemekaran wilayah, Presiden menyampaikan bahwa terdapat 354 daerah yang mengajukan permohonan pemekaran dan berdasarkan kepentingan di Papua akan dibentuk tiga provinsi baru.

“Di Papua kita mengabulkan untuk tiga provinsi. Papua Barat justru minta juga agar dimekarkan.Kalau ada yang setuju, tidak setuju ya biasa. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan itu malah 82 persen rakyat Papua itu memang minta pemekaran,” ujar Menko Polhukam.

Dalam pertemuan, MRP juga mengundang Presiden Jokowi untuk berkunjung ke kantor MRP di Papua. Mahfud menyatakan bahwa Kepala Negara siap untuk memenuhi undangan tersebut pada saat melakukan kunjungan kerja ke Papua.

“Papua itu memang bagian yang menjadi perhatian khusus dari Presiden. Ke provinsi lain itu mungkin hanya dua kali atau tiga kali paling banyak setiap provinsi, tapi ke Papua sudah 14 kali. Presiden biasanya langsung ke daerah-daerah terpencil kabupaten-kabupaten, bukan ke ibu kota provinsi saja dan untuk ibu kota provinsi nanti tentunya akan berkunjung ke kantor Majelis Rakyat Papua maupun Papua Barat,” ujarnya.

Di samping itu, para pimpinan MRP juga menyampaikan beberapa usulan lain, misalnya terkait perpanjangan pejabat gubernur dan perpanjangan jabatan MRP. Mahfud mengatakan, pemerintah akan melihat secara komprehensif dari undang-undang yang berlaku.

“Karena tidak cukup kita hanya mendengar dari Papua, juga melihat secara komprehensif undang-undang yang berlaku itu bagaimana. Jangan sampai Papua disikapi begini, daerah lain nanti juga minta hal yang sama karena merasa mempunyai undang-undang yang secara umum sama meskipun secara khusus berbeda,” tandasnya.

(Tua/Red).

Artikel ini telah dibaca 5 kali

Baca Lainnya

Ke Kementrian, Ketua DPRD Meranti Bicara Soal ini

13 Juni 2023 - 20:27 WIB

Ini Kronologi OTT KPK di Meranti, MA diduga bakal gunakan uang haram untuk Maju Pilgub 2024

8 April 2023 - 03:31 WIB

OTT di Meranti KPK Tetapkan 3 Tersangka

8 April 2023 - 00:49 WIB

Hendry Ch. Bangun: JMSI Serius Membina Anggota Menuju Pers Profesional

11 Maret 2023 - 14:48 WIB

Silahturahmi ke JMSI Provinsi, JMSI Meranti Berkomitmen Membesarkan dan Memajukan JMSI di Meranti

20 Januari 2023 - 21:04 WIB

Kapolres AKBP Andi Yul : Kami Siap Jaga Keamanan dan Kawal Investasi di Meranti

18 Januari 2023 - 10:33 WIB

Trending di Bogor