SELATPANJANG (SP) – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1.065.413.121.980 atau sekitar Rp1,065 triliun.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pimpinan DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026, Senin (16/11/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Ardiansyah, S.H., M.Si., didampingi Ketua DPRD H. Khalid Ali, S.E., serta Wakil Ketua Antoni Shidarta, S.H., M.H.
Dari total 30 anggota DPRD, sebanyak 21 orang tercatat hadir. Jumlah tersebut dinyatakan memenuhi kuorum sehingga rapat dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan.
Dalam pembahasan KUA-PPAS tersebut, pendapatan daerah direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 dan pendapatan transfer sebesar Rp879.876.360.418.
Komposisi tersebut menunjukkan pendapatan transfer masih mendominasi struktur penerimaan daerah. Sementara itu, PAD diproyeksikan sekitar Rp185,53 miliar.
Adapun total belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.068.013.121.980. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp2,6 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dalam jumlah yang sama.
Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah terlibat dalam pembahasan hingga tercapainya kesepakatan tersebut.
Menurutnya, kesepakatan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam penyusunan APBD, tetapi bukan akhir dari seluruh proses penganggaran.
Ia menegaskan, hasil kesepakatan tersebut akan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027.
Asmar berharap, proses penyusunan anggaran selanjutnya dapat dilakukan secara realistis, berimbang, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Setiap rupiah dalam APBD Kepulauan Meranti harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Setelah penandatanganan kesepakatan, pemerintah daerah akan melanjutkan tahapan penyusunan RKA-SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan APBD 2027 beserta nota keuangan. (Adv)










