MERANTI (SP) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti meminta pemerintah daerah memastikan seluruh kewajiban rutin, mulai dari gaji PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, tenaga outsourcing hingga Dana Desa, teranggarkan penuh selama 12 bulan pada Tahun Anggaran 2026.
Catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Pazrul Amraini, S.Pd.I., dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026 pada rapat paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Minggu (27/9/2026) malam.
Menurut PKS, kepastian anggaran diperlukan agar pemerintah daerah tidak menghadapi kekurangan pembiayaan menjelang akhir tahun. Terlebih, kewajiban tersebut berkaitan langsung dengan penghasilan aparatur, tenaga kerja, serta penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sorotan itu disampaikan di tengah perubahan struktur APBD Meranti. Pendapatan daerah yang sebelumnya sekitar Rp1,120 triliun dalam APBD murni meningkat menjadi Rp1.123.703.571.699,18 atau bertambah sekitar Rp2,97 miliar.
Sementara itu, belanja daerah mengalami penurunan dari sekitar Rp1,162 triliun menjadi Rp1.126.121.071.979, atau berkurang sekitar Rp36,29 miliar. Penyesuaian tersebut turut menurunkan defisit dari sekitar Rp41,69 miliar menjadi Rp2.417.500.279,82.
Bagi Fraksi PKS, perubahan angka tersebut harus diikuti kepastian pemenuhan seluruh kewajiban daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Fraksi PKS pada prinsipnya mendukung perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kepulauan Meranti dengan syarat setiap perubahan harus berorientasi pada asas manfaat, tepat sasaran, terukur dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik,” kata Pazrul.
PKS juga mengingatkan agar belanja daerah tidak sekadar mengejar serapan secara administratif. Setiap anggaran harus memberikan manfaat nyata dan tidak hanya dihabiskan menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Selain Perubahan APBD 2026, fraksi tersebut meminta penyusunan APBD 2027 menggunakan perhitungan pendapatan dan belanja yang lebih realistis. Kemampuan pendapatan daerah, menurut PKS, harus disesuaikan dengan seluruh kewajiban belanja sejak awal agar tidak kembali menimbulkan defisit maupun tunda bayar pada tahun berikutnya.
Perhatian terhadap kemampuan fiskal daerah juga berkaitan dengan kebutuhan belanja rutin. Sebelumnya, BPKAD Kepulauan Meranti menyebut kebutuhan gaji ASN dan PPPK mencapai sekitar Rp19 miliar per bulan. Di luar itu, terdapat kebutuhan PPPK Paruh Waktu sekitar Rp3 miliar dan tenaga outsourcing sekitar Rp1 miliar per bulan.
Kebutuhan tersebut belum termasuk Alokasi Dana Desa (ADD), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), listrik dan kewajiban rutin lainnya. Secara keseluruhan, kebutuhan rutin daerah disebut dapat mencapai lebih dari Rp44 miliar setiap bulan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., mengatakan penyampaian pandangan umum fraksi merupakan tahapan lanjutan setelah pemerintah daerah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026.
“Setelah Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 disampaikan pemerintah daerah, tahapan selanjutnya adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD,” kata Khalid Ali.










