SELATPANJANG (SP) – DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti memastikan proses legislasi daerah tetap berjalan di tengah sorotan terhadap lambatnya penyelesaian empat rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Tertundanya pengesahan sejumlah regulasi tersebut sebelumnya turut memengaruhi pencapaian Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepulauan Meranti, Noli Sugiharto, mengatakan dua dari empat Ranperda yang menjadi pembahasan kini telah menyelesaikan materi pembahasan dan siap dibawa ke tahap pengesahan.
Kedua regulasi tersebut yakni Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.
“Dalam waktu dekat dua Ranperda itu akan masuk agenda penetapan melalui rapat paripurna DPRD,” kata Noli kepada Riau Pos, Kamis (17/9/2026).
Sementara itu, dua Ranperda lainnya masih menjalani tahapan penyelesaian. Ranperda tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan saat ini masih dalam proses fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.
Adapun Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Mangrove masih dalam tahap pengkajian dan konsultasi. Tahapan tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan sekaligus menyempurnakan substansi regulasi sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya.
Di sisi lain, Bapemperda DPRD Kepulauan Meranti juga menargetkan penyelesaian dua Ranperda yang merupakan pekerjaan rumah dari periode DPRD sebelumnya.
Dengan demikian, agenda legislasi daerah tidak hanya berfokus pada penyelesaian regulasi tahun berjalan, tetapi juga menuntaskan rancangan peraturan yang belum selesai dari periode sebelumnya.
Penyelesaian seluruh tahapan tersebut menjadi penting agar produk hukum daerah dapat segera memberikan kepastian regulasi sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.(adv)










