Menu ✖

Mode Gelap
 

Advetorial · 16 Nov 2026 16:40 WIB

26 ASN Meranti Urus Pindah ke Kementerian Haji dan Umrah, Komisi I DPRD Soroti Dampak Pelayanan Publik


 26 ASN Meranti Urus Pindah ke Kementerian Haji dan Umrah, Komisi I DPRD Soroti Dampak Pelayanan Publik Perbesar

26 ASN Meranti Urus Pindah ke Kementerian Haji dan Umrah, Komisi I DPRD Soroti Dampak Pelayanan Publik

SELATPANJANG (SP) – Rencana perpindahan puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kepulauan Meranti ke Kementerian Haji dan Umrah menjadi perhatian Komisi I DPRD. Dari 26 ASN yang disebut sempat mengurus proses perpindahan, sebanyak 17 orang di antaranya kini telah memasuki tahapan seleksi di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap ketersediaan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Terlebih, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih menghadapi keterbatasan tenaga untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Persoalan itu dibahas Komisi I DPRD Kepulauan Meranti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Selasa (22/9/2026).

Dalam rapat tersebut, anggota dewan tidak hanya mempertanyakan jumlah ASN yang mengajukan perpindahan, tetapi juga asal OPD, jabatan yang berpotensi ditinggalkan hingga langkah pemerintah daerah mengantisipasi kekosongan aparatur.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Tengku Zulkenedi, bersama anggota Komisi I lainnya, Dyan Desmanengsih, Teuku Mohd Nasir, Eka Yusnita dan Jonny, meminta BKPSDM melakukan pemetaan secara menyeluruh sebelum proses perpindahan berlanjut.

Mereka menilai, pemenuhan kebutuhan aparatur harus menjadi pertimbangan penting agar perpindahan ASN tidak mengganggu keseimbangan formasi, terutama pada sektor pelayanan dasar.

“Apakah BKPSDM sudah melakukan pemetaan yang ketat terhadap jabatan yang ditinggalkan? Bagaimana pemda memastikan prinsip merit system tetap berjalan adil untuk mengisi kekosongan nanti?” tanya anggota Komisi I dalam RDP tersebut.

Sorotan juga disampaikan Noli Sugiharto. Ia menilai pemerintah daerah menghadapi dilema antara menghormati hak ASN dalam mengembangkan karier dan menjaga keberlangsungan kinerja birokrasi daerah.

“Bagaimana langkah konkret Pemkab Meranti mengatasi dilema ini? Di satu sisi menjaga hak karier ASN, tapi di sisi lain bagaimana mencegah kemunduran kinerja birokrasi daerah akibat eksodus masif ini?” tanya Noli.

Selain persoalan perpindahan, Komisi I turut mempertanyakan kebijakan kontribusi finansial sebesar Rp100 juta bagi ASN yang mengajukan perpindahan dari wilayah penugasan tertentu.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bakharuddin, menjelaskan bahwa ketentuan kontribusi Rp100 juta memiliki dasar regulasi yang disebut telah berlaku sejak 2014 dan diperbarui pada 2024.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak dapat serta-merta menghentikan atau mengubah proses perpindahan ASN yang telah berjalan karena mekanismenya mengikuti ketentuan pemerintah pusat.

“Seluruh mekanisme perpindahan telah dikunci rapat sesuai dengan regulasi dan tahapan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujar Bakharuddin.

Menurutnya, ASN yang telah mengikuti tahapan seleksi saat ini berada dalam proses administrasi dan verifikasi di tingkat pusat, sesuai kewenangan BKN dan Kementerian Haji dan Umrah.

Meski demikian, Komisi I meminta BKPSDM menyampaikan data secara komprehensif terkait 26 ASN yang sempat mengurus perpindahan. Data tersebut meliputi OPD asal, jabatan yang ditinggalkan serta status akhir masing-masing ASN.

Khusus terhadap 17 ASN yang telah memasuki tahapan seleksi di BKN, DPRD meminta kejelasan perkembangan dan status proses perpindahan mereka.

DPRD juga meminta BKPSDM memperketat Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi posisi yang berpotensi kosong sekaligus mengukur dampaknya terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Terkait wacana pembatasan perpindahan ASN ke luar daerah, Komisi I mengingatkan pemerintah kabupaten agar tidak mengambil kebijakan secara sepihak. Setiap kebijakan moratorium harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebatas pembahasan dalam RDP. Kejelasan data, pemetaan kebutuhan pegawai dan langkah antisipasi dinilai penting agar kebijakan perpindahan ASN tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelayanan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.(adv)

Artikel ini telah dibaca 4 kali

Baca Lainnya

DPRD Meranti Beri Edukasi Bahaya Bullying kepada Siswa SMPN 1 Tebing Tinggi

17 November 2026 - 15:11 WIB

Tiga Titik Reses, Pazrul Amraini Serap Aspirasi Berbeda, dari Lampu Jalan hingga Jembatan Sekolah

17 November 2026 - 14:52 WIB

DPRD Meranti Minta Ambulans Darat dan Laut Selalu Siaga, Pastikan Rujukan Pasien Tak Terhambat

17 November 2026 - 13:23 WIB

DPRD Meranti Minta Bea Cukai Cari Solusi Terkait Pengamanan 18 Ton Kayu BSPS

17 November 2026 - 10:44 WIB

Komisi III DPRD Meranti Desak Pelayanan RSUD dan Puskesmas Terus Dibenahi

17 November 2026 - 10:40 WIB

Jalan Rusak Sialang Pasung Dikeluhkan Warga, Suji Hartono Targetkan Perbaikan 2027

16 November 2026 - 17:53 WIB

Trending di Advetorial