MERANTI (SP) – Pengamanan kapal bermuatan sekitar 18 ton kayu olahan yang disebut-sebut diperuntukkan bagi pembangunan rumah penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Meranti, mendapat perhatian DPRD.
DPRD meminta persoalan tersebut segera mendapat kejelasan. Sebab, berdasarkan informasi yang diterima, kayu tersebut disiapkan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, bukan untuk kepentingan perdagangan ke luar daerah maupun ekspor.
Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi Hasan, meminta aparat Bea Cukai mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam melakukan penindakan. Ia berharap ada solusi agar pengamanan tersebut tidak berdampak terhadap kelancaran program bantuan perumahan pemerintah.
“Seharusnya program ini didukung, jangan asal tangkap saja. Pihak Bea Cukai harus mencari solusi bagaimana kayu untuk pembangunan perumahan dari program Presiden ini bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai penerima manfaat,” ujar Syaifi kepada wartawan, Senin (2/11/2026).
Kapal pengangkut kayu itu diketahui berlayar dari Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebingtinggi Barat, menuju Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang Pesisir. Kapal tersebut dikabarkan diamankan Satgas Bea Cukai Riau-Kepri pada Kamis (29/10/2026), dengan muatan sekitar 18 ton kayu olahan.
Menurut Syaifi, ketersediaan bahan bangunan merupakan persoalan penting yang perlu diperhatikan. Terlebih, penerima BSPS merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka.
Ia juga mendorong evaluasi terhadap kinerja Bea Cukai di wilayah Riau agar penegakan aturan tetap berjalan tanpa menghambat program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, persoalan ketersediaan bahan baku kayu untuk program BSPS telah disampaikan DPRD Meranti dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera III di Pekanbaru.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Balai P3KP Sumatera III, Iswanto, S.T., M.Si. Dari DPRD Meranti hadir Wakil Ketua DPRD Antoni Shidarta bersama Mulyono, Sopandi, dan Jani Pasaribu.
Dalam pertemuan itu, DPRD turut menyoroti kebutuhan bahan baku kayu sebagai salah satu material penting dalam pembangunan rumah penerima bantuan.
Syaifi menilai, kesulitan memperoleh material dapat menghambat pelaksanaan program. Apalagi jika kayu yang telah disiapkan justru terkendala dalam proses pengangkutan.
Karena itu, DPRD meminta instansi terkait segera memberikan solusi konkret. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru dirugikan akibat persoalan distribusi material.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa pengangkutan kayu tetap harus memenuhi ketentuan administrasi dan legalitas yang berlaku. Kejelasan dokumen asal-usul kayu, dokumen pengangkutan, hingga dasar pengamanan kapal perlu disampaikan secara terbuka.
Hingga berita ini diterbitkan, SelatpanjangPos belum memperoleh keterangan resmi dari Bea Cukai Riau-Kepri mengenai alasan pengamanan kapal dan muatan kayu tersebut, termasuk status hukum barang yang diamankan.










