MERANTI (SP) – DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Kamis (30/7/2026). Pemerintah daerah menyatakan seluruh catatan dan rekomendasi dewan akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Persidangan Ketiga Tahun Persidangan 2026 yang dipimpin Ketua DPRD H. Khalid Ali, S.E., didampingi Wakil Ketua Ardiansyah, S.H., M.Si., dan Antoni Shidarta, S.H., M.H.
Sebelum persetujuan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap pertanggungjawaban APBD 2025. Ranperda kemudian disetujui seluruh anggota dewan secara aklamasi dan dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara bupati dan pimpinan DPRD.
Dalam laporan Banggar terungkap, pendapatan daerah 2025 ditargetkan sebesar Rp1,216 triliun, tetapi realisasinya hanya Rp991,59 miliar atau sekitar 81,51 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp111,59 miliar dari target Rp264,63 miliar. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp879,97 miliar atau 92,44 persen dari target Rp951,91 miliar.
Pada sisi belanja, realisasi tercatat Rp991,49 miliar dari pagu Rp1,219 triliun atau sekitar 81,33 persen. Adapun penerimaan pembiayaan mencapai Rp2,56 miliar tanpa realisasi pengeluaran pembiayaan, dengan SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat Rp2,66 miliar.
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mengatakan persetujuan bersama tersebut merupakan bagian dari sinergi legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Ia menyebut pembahasan yang dilakukan Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghasilkan sejumlah masukan strategis untuk perbaikan kinerja pemerintah.
“Berbagai rekomendasi strategis, baik terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi sisa anggaran (SiLPA), maupun peningkatan mutu layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kepulauan akan menjadi catatan penting untuk perbaikan kinerja keuangan kami pada tahun-tahun mendatang,” ujar Asmar.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana belanja daerah memberikan manfaat dan dampak pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Setelah disetujui bersama DPRD, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Asmar berharap sinergi pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga agar pelaksanaan program pembangunan semakin efektif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.










