Menu ✖

Mode Gelap
 

Advetorial · 16 Nov 2026 16:27 WIB

Banggar dan TAPD Mulai Bahas KUA-PPAS APBD Meranti 2027, Pengesahan Ditargetkan 25 November


 Banggar dan TAPD Mulai Bahas KUA-PPAS APBD Meranti 2027, Pengesahan Ditargetkan 25 November Perbesar

Banggar dan TAPD Mulai Bahas KUA-PPAS APBD Meranti 2027, Pengesahan Ditargetkan 25 November

SELATPANJANG (SP) – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 mulai bergulir. Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah memulai pembahasan sejak Rabu (11/11/2026).

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, M Khalid Ali, mengatakan pembahasan antara legislatif dan eksekutif sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Bahkan, usulan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) belum mengalami perubahan.

“Pembahasan sudah dimulai kemarin antara Banggar dan TAPD. Sejauh ini tidak ada kendala. Usulan semula juga belum bergeser,” ujar Khalid Ali, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, Banggar dan TAPD masih mencermati sejumlah komponen anggaran sebelum menyepakati kebijakan umum serta prioritas program yang akan menjadi dasar penyusunan APBD 2027.

DPRD bersama pemerintah daerah menargetkan pembahasan hingga pengesahan dapat diselesaikan pada 25 November mendatang. Target tersebut diharapkan tercapai sesuai tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Pembahasan KUA-PPAS menjadi tahapan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan belanja daerah. Terlebih, kemampuan fiskal Kabupaten Kepulauan Meranti diperkirakan mengalami penyesuaian sehingga diperlukan perhitungan yang cermat dalam menetapkan prioritas program.

Sebagai perbandingan, APBD Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan belanja daerah sebesar Rp1,162 triliun dan pendapatan Rp1,120 triliun. Komposisi tersebut menyebabkan anggaran daerah mengalami defisit sekitar Rp41,69 miliar.

Sementara itu, dalam proyeksi awal penyusunan RKPD 2027, pemerintah daerah mulai menerapkan pendekatan kemampuan fiskal yang lebih realistis. Belanja daerah diperkirakan sebesar Rp1,038 triliun, sedangkan pendapatan diproyeksikan mencapai Rp1,035 triliun.

Dengan proyeksi tersebut, belanja daerah berpotensi menyusut sekitar Rp123,85 miliar dibandingkan APBD 2026. Sementara pendapatan diperkirakan turun sekitar Rp84,75 miliar.

Penyesuaian paling mencolok terlihat pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika pada APBD 2026 PAD ditargetkan sebesar Rp223,50 miliar, dalam proyeksi 2027 angkanya turun menjadi Rp138,75 miliar.

Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu dicermati dalam pembahasan KUA-PPAS. Sebab, penetapan prioritas belanja harus disesuaikan dengan kapasitas pendapatan agar pelaksanaan program pemerintah daerah tidak membebani kondisi keuangan daerah.

Hasil pembahasan KUA-PPAS nantinya akan menjadi landasan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027.(adv)

Artikel ini telah dibaca 5 kali

Baca Lainnya

DPRD Meranti Beri Edukasi Bahaya Bullying kepada Siswa SMPN 1 Tebing Tinggi

17 November 2026 - 15:11 WIB

Tiga Titik Reses, Pazrul Amraini Serap Aspirasi Berbeda, dari Lampu Jalan hingga Jembatan Sekolah

17 November 2026 - 14:52 WIB

DPRD Meranti Minta Ambulans Darat dan Laut Selalu Siaga, Pastikan Rujukan Pasien Tak Terhambat

17 November 2026 - 13:23 WIB

DPRD Meranti Minta Bea Cukai Cari Solusi Terkait Pengamanan 18 Ton Kayu BSPS

17 November 2026 - 10:44 WIB

Komisi III DPRD Meranti Desak Pelayanan RSUD dan Puskesmas Terus Dibenahi

17 November 2026 - 10:40 WIB

Jalan Rusak Sialang Pasung Dikeluhkan Warga, Suji Hartono Targetkan Perbaikan 2027

16 November 2026 - 17:53 WIB

Trending di Advetorial