Menu ✖

Mode Gelap
 

Advetorial · 16 Nov 2026 16:34 WIB

Dua Ranperda Meranti Siap Disahkan, Empat Regulasi Jadi Sorotan


 Dua Ranperda Meranti Siap Disahkan, Empat Regulasi Jadi Sorotan Perbesar

Dua Ranperda Meranti Siap Disahkan, Empat Regulasi Jadi Sorotan

SELATPANJANG (SP) – DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti memastikan proses legislasi daerah tetap berjalan di tengah sorotan terhadap lambatnya penyelesaian empat rancangan peraturan daerah (Ranperda).

Tertundanya pengesahan sejumlah regulasi tersebut sebelumnya turut memengaruhi pencapaian Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepulauan Meranti, Noli Sugiharto, mengatakan dua dari empat Ranperda yang menjadi pembahasan kini telah menyelesaikan materi pembahasan dan siap dibawa ke tahap pengesahan.

Kedua regulasi tersebut yakni Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

“Dalam waktu dekat dua Ranperda itu akan masuk agenda penetapan melalui rapat paripurna DPRD,” kata Noli kepada Riau Pos, Kamis (17/9/2026).

Sementara itu, dua Ranperda lainnya masih menjalani tahapan penyelesaian. Ranperda tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan saat ini masih dalam proses fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.

Adapun Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Mangrove masih dalam tahap pengkajian dan konsultasi. Tahapan tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan sekaligus menyempurnakan substansi regulasi sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya.

Di sisi lain, Bapemperda DPRD Kepulauan Meranti juga menargetkan penyelesaian dua Ranperda yang merupakan pekerjaan rumah dari periode DPRD sebelumnya.

Dengan demikian, agenda legislasi daerah tidak hanya berfokus pada penyelesaian regulasi tahun berjalan, tetapi juga menuntaskan rancangan peraturan yang belum selesai dari periode sebelumnya.

Penyelesaian seluruh tahapan tersebut menjadi penting agar produk hukum daerah dapat segera memberikan kepastian regulasi sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.(adv)

Artikel ini telah dibaca 5 kali

Baca Lainnya

DPRD Meranti Beri Edukasi Bahaya Bullying kepada Siswa SMPN 1 Tebing Tinggi

17 November 2026 - 15:11 WIB

Tiga Titik Reses, Pazrul Amraini Serap Aspirasi Berbeda, dari Lampu Jalan hingga Jembatan Sekolah

17 November 2026 - 14:52 WIB

DPRD Meranti Minta Ambulans Darat dan Laut Selalu Siaga, Pastikan Rujukan Pasien Tak Terhambat

17 November 2026 - 13:23 WIB

DPRD Meranti Minta Bea Cukai Cari Solusi Terkait Pengamanan 18 Ton Kayu BSPS

17 November 2026 - 10:44 WIB

Komisi III DPRD Meranti Desak Pelayanan RSUD dan Puskesmas Terus Dibenahi

17 November 2026 - 10:40 WIB

Jalan Rusak Sialang Pasung Dikeluhkan Warga, Suji Hartono Targetkan Perbaikan 2027

16 November 2026 - 17:53 WIB

Trending di Advetorial