SELATPANJANG (SP) – Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan akan mengawal wacana kenaikan tarif tiket kapal ferry penumpang yang melayani wilayah Kepulauan Meranti. DPRD meminta perusahaan pelayaran mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan kenaikan tarif.
Sikap tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar di Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti, Senin (2/2/2026). Rapat itu membahas polemik rencana kenaikan tarif yang melibatkan PT Pelnas Lestari Indomabahari dan PT Batam Bahari Sejahtera.
Hearing dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi Hasan, A.Md., bersama anggota Komisi II, yakni Sopandi, S.Sos., Al Amin, M.Pd., M.M., Suji Hartono, S.E., Mulyono, S.E., M.I.Kom., serta Fauzi, S.E., M.I.Kom.
Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Ardiansyah, S.H., M.Si., Wakil Ketua II DPRD Anton Shidarta, S.H., M.H., perwakilan Polres Kepulauan Meranti, Kepala KSOP Kelas IV Selatpanjang Derita Adi Prasetyo, S.Si.T., M.T., perwakilan Sekretariat Daerah Sudandri, S.H., serta Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti Fahri, SKM., dan sejumlah unsur masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menegaskan belum dapat menerima rencana kenaikan tarif tiket kapal ferry dalam waktu dekat, khususnya untuk rute yang melayani Kabupaten Kepulauan Meranti.
DPRD meminta perusahaan pelayaran mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya stabil. Apalagi, transportasi laut masih menjadi sarana utama mobilitas warga di wilayah kepulauan.
Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi Hasan, menegaskan setiap kebijakan kenaikan tarif harus melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD serta instansi terkait.
Sorotan DPRD tersebut juga merujuk pada surat edaran tertanggal 27 Januari 2026 dengan Nomor 21/LIB-D/BTM/I/2026 terkait kenaikan tarif tiket kapal ferry penumpang.
Dalam hearing itu, perwakilan PT Pelnas Lestari Indomabahari dan PT Batam Bahari Sejahtera menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah daerah dan DPRD Kepulauan Meranti atas kebijakan kenaikan tarif yang dilakukan tanpa melalui pembahasan bersama sebagaimana mestinya.
Pihak perusahaan juga menyatakan komitmen untuk mengikuti ketentuan yang berlaku serta bersedia menyesuaikan kebijakan tarif berdasarkan hasil pembahasan dan keputusan bersama pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait.
Komisi II DPRD Kepulauan Meranti menegaskan pengawasan terhadap kebijakan transportasi laut akan terus dilakukan. Hal ini terutama untuk memastikan tarif tetap terjangkau dan pelayanan transportasi laut tidak memberatkan masyarakat yang bergantung pada jalur penyeberangan antardaerah.










