SELATPANJANG (SP) – Persoalan administrasi membuat Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Alah Air 1, dengan ID SPPG 82XN5KWK, di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, disebut telah sekitar sembilan bulan tidak beroperasi.
Mitra dapur, Nurul Fadli, mengatakan kondisi tersebut bermula setelah pihaknya mengajukan proses pergantian yayasan pada akhir Desember 2025. Hingga kini, menurutnya, SPPG tersebut belum dapat kembali beroperasi karena masih menunggu akses user maker dan signer.
Fadli mengatakan, proses pergantian yayasan telah dikoordinasikan dengan sejumlah pihak terkait. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala Regional (Kareg), KPPG, dan SAGI serta beberapa kali mendatangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk menindaklanjuti proses administrasi tersebut.
Berawal dari Pergantian Yayasan
Fadli menjelaskan, ketika pertama kali berdiri, SPPG Alah Air 1 berada di bawah Yayasan Pemuda Indragiri Hilir Berjaya. Namun, dalam perjalanannya, ia mengajukan perpindahan yayasan karena adanya perbedaan terkait komitmen biaya yang diminta oleh yayasan sebelumnya.
“Saat dapur ini berdiri, saya menggunakan Yayasan Pemuda Indragiri Hilir Berjaya. Karena ada permintaan komitmen fee sebesar Rp1.500 per ompreng yang menurut saya cukup besar dan tidak sanggup saya penuhi, maka saya mengajukan pergantian yayasan,” ujar Fadli.
Ia menuturkan, selama proses pergantian yayasan berlangsung, pihak yayasan lama meminta agar dapur tidak beroperasi. Fadli mengaku memenuhi permintaan tersebut karena proses perpindahan yayasan memerlukan persetujuan dari yayasan sebelumnya.
Perpindahan Yayasan Telah Disetujui
Setelah melalui sejumlah tahapan administrasi, Fadli menyebut perpindahan dari Yayasan Pemuda Indragiri Hilir Berjaya ke Yayasan Anak Desa telah mendapatkan persetujuan pada 18 Mei 2026.
Persetujuan tersebut, menurut Fadli, dituangkan dalam Berita Acara Nomor 138/BA.K/PY/JAKARTA/V/2026.
Pergantian Yayasan mendapatkan persetujuan pada 18 Mei 2026. Dituangkan dalam Berita Acara Nomor 138/BA.K/PY/JAKARTA/V/2026. Yayasan Anak Desa
“Status dapur saya alhamdulillah sudah berpindah ke Yayasan Anak Desa. Kami juga sudah melewati tahapan survei dan beberapa tahapan lainnya,” katanya.
Namun, setelah proses pergantian yayasan tersebut, masih terdapat tahapan administrasi yang menurut Fadli belum selesai, yakni penerimaan email untuk memperoleh akses user maker dan signer.
Menurutnya, akses tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk melanjutkan proses administrasi dan mendukung kembali operasional SPPG.
“Saya sudah beberapa kali bolak-balik ke Jakarta dengan biaya yang tidak sedikit. Saya juga sudah beberapa kali menyurati BGN agar persoalan ini dapat diselesaikan, tetapi sampai sekarang belum ada hasil yang saya harapkan,” ungkapnya.
Mitra Berharap Ada Kepastian
Fadli berharap persoalan administrasi tersebut segera mendapat perhatian dari pimpinan BGN sehingga proses yang masih berjalan dapat ditindaklanjuti.
Bukti tanda terima surat di Badan Gizi Nasional (BGN) yang disampaikan mitra SPPG Alah Air 1, Nurul Fadli, setelah empat kali mendatangi kantor BGN untuk menindaklanjuti persoalan akses user maker dan signer yang hingga kini belum diterima. (Dok. Istimewa)
Ia mengatakan, semakin panjang proses tersebut, semakin besar pula dampak yang dirasakan pihaknya, terutama terhadap investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun dan menyiapkan dapur SPPG.
“Kami sebagai mitra merasa sudah ikut membantu pemerintah menyukseskan program Presiden Prabowo. Kami berharap investasi dan usaha yang sudah kami bangun juga mendapat perhatian dan kepastian,” ujarnya.
Menurut Fadli, hampir sembilan bulan tidak beroperasinya dapur bukan hanya berkaitan dengan aktivitas pelayanan, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan usaha dan investasi yang telah dikeluarkan.
“Bayangkan, karena proses administrasi yang belum selesai, dapur saya sudah sekitar sembilan bulan tidak beroperasi. Kami tentu berharap ada kejelasan dan solusi dari pihak terkait,” katanya.
Meski menyampaikan keluhan tersebut, Fadli menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menyalahkan pihak tertentu.
Ia hanya berharap adanya kepastian mengenai status proses administrasi yang sedang berjalan agar pihaknya dapat segera kembali menjalankan operasional dapur.
“Harapan saya, persoalan ini bisa segera diselesaikan. Kami ingin bekerja dan menjalankan program ini dengan baik. Jangan sampai persoalan administrasi yang berlarut-larut justru menimbulkan kerugian bagi pihak yang telah berinvestasi,” pungkasnya.
Korwil Sebut Persoalan Telah Dilaporkan ke Pimpinan
Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Kepulauan Meranti, Suryani, membenarkan bahwa persoalan terkait akses user maker dan signer SPPG Alah Air 1 telah dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pimpinan.
Hal tersebut disampaikan Suryani ketika dikonfirmasi media ini.
“Kami selaku Korwil sudah sering berkoordinasi dengan pimpinan terkait permasalahan SPPG Alah Air 1 yang belum menerima email user maker dan signer. Kami sudah melaporkan hal ini kepada pimpinan, namun sampai saat ini belum juga ada hasilnya,” ujar Suryani.
Suryani berharap laporan yang telah disampaikan, baik oleh pihak Korwil maupun mitra, dapat segera mendapat tindak lanjut sehingga SPPG Alah Air 1 dapat kembali beroperasi.
“Saya berharap laporan dari kami dan mitra agar segera ditanggapi, sehingga SPPG Alah Air 1 bisa beroperasional kembali,” harapnya.
Menunggu Kejelasan dari BGN
Persoalan SPPG Alah Air 1 kini masih menunggu penyelesaian pada tahapan administrasi terkait akses user maker dan signer.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan dari pihak BGN di tingkat pusat mengenai status permohonan akses tersebut, termasuk kendala maupun tahapan yang masih harus diselesaikan sebelum SPPG Alah Air 1 dapat kembali beroperasi.
Keterangan dari BGN diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai proses administrasi tersebut sekaligus menjawab harapan mitra dan Korwil agar dapur SPPG Alah Air 1 dapat segera kembali menjalankan pelayanan.
