MERANTI (SP) – Rencana kenaikan tarif tiket kapal penumpang hingga 15 persen di Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat sorotan anggota Komisi II DPRD, Sopandi, S.Sos. Politisi Fraksi PAN itu meminta perusahaan pelayaran mengkaji ulang rencana tersebut dan menyampaikan dasar perhitungan biaya secara transparan.
Menurut Sopandi, kenaikan tarif berpotensi semakin membebani masyarakat yang kondisi ekonominya belum sepenuhnya pulih. Terlebih, Meranti merupakan daerah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut untuk aktivitas bekerja, berdagang hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia juga mengingatkan, kenaikan ongkos kapal dapat berdampak pada biaya distribusi barang dan jasa sehingga berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat.
Sopandi turut menyoroti tingkat kemiskinan Meranti yang berdasarkan data statistik 2025 mencapai 20,51 persen. Kondisi tersebut, katanya, harus menjadi pertimbangan sebelum kebijakan kenaikan tarif diberlakukan.
Sorotan itu muncul setelah Komisi II DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar pertemuan dengan perusahaan pelayaran di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati, Senin (9/11/2026).
Pertemuan dipimpin Wakil Bupati Muzamil Baharudin bersama Ketua Komisi II DPRD Syaifi Hasan. Hadir pula anggota Komisi II, jajaran Dinas Perhubungan, KSOP, unsur pemerintah daerah serta perwakilan perusahaan pelayaran.
Dalam pembahasan tersebut, operator kapal menyampaikan sejumlah komponen biaya yang diklaim meningkat, antara lain BBM, suku cadang kapal, upah minimum kabupaten, biaya Vessel Traffic Services (VTS), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), rambu pelayaran, serta biaya labuh dan tambat.
Namun, pemerintah daerah dan DPRD meminta perusahaan menyampaikan rincian biaya secara terbuka agar usulan kenaikan tarif memiliki dasar yang jelas.
Wakil Bupati Muzamil Baharudin berharap tarif rute dalam kabupaten, khususnya Selatpanjang–Tanjung Samak, tidak mengalami kenaikan. Sementara untuk rute di luar kewenangan kabupaten, penyesuaian diharapkan tidak lebih dari 10 persen.
Hingga pertemuan berakhir, belum ada keputusan resmi terkait perubahan tarif. Sopandi menegaskan, kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama, tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha pelayaran.
Ia meminta pengusaha kapal tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum melakukan kajian menyeluruh dan memastikan adanya dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.(adv)










