MERANTI (SP) – Kebijakan kontribusi sebesar Rp100 juta bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mengajukan perpindahan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi sorotan Komisi I DPRD.
Anggota Komisi I DPRD Meranti, H. Idris, mempertanyakan dasar hukum, mekanisme pembayaran, hingga transparansi penggunaan dana tersebut. Ia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memberikan penjelasan secara terbuka agar kebijakan itu tidak menimbulkan dugaan pungutan liar.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I bersama BKPSDM di Kantor DPRD Kepulauan Meranti, Senin (21/9/2026).
Idris juga mempertanyakan alasan kebijakan kontribusi itu secara spesifik menyasar ASN yang bertugas di wilayah tertentu, seperti Kecamatan Rangsang Pesisir.
“Mengapa kebijakan ini secara spesifik menyasar wilayah penugasan tertentu seperti Rangsang Pesisir, dan bagaimana jaminan transparansinya agar bebas dari pungli?” tutur Idris.
Menanggapi hal itu, Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bakharuddin, menjelaskan bahwa kebijakan kontribusi Rp100 juta tersebut mengacu pada ketentuan yang disebut telah berlaku sejak 2014 dan diperbarui pada 2024.
Namun, dalam materi RDP, belum dijelaskan secara terperinci aturan yang menjadi dasar kebijakan, mekanisme pembayaran, maupun peruntukan dana tersebut.
Selain kontribusi, Komisi I turut menyoroti perpindahan ASN ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). BKPSDM menyebut pemerintah daerah tidak dapat mengubah tahapan seleksi yang telah berjalan karena proses administrasi dan verifikasi menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Proses terhadap ASN yang telah mengikuti tahapan seleksi kini sepenuhnya mengikuti proses administrasi dan verifikasi di tingkat pusat, sesuai kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Bakharuddin.
Dalam RDP itu, DPRD juga meminta kejelasan terhadap 26 ASN yang sebelumnya mengurus berkas perpindahan. Sebanyak 17 orang di antaranya telah memperoleh persetujuan administrasi untuk melanjutkan proses seleksi.
Komisi I meminta BKPSDM menyerahkan data lengkap para ASN tersebut, termasuk asal organisasi perangkat daerah (OPD) dan perkembangan status seleksi masing-masing.
DPRD juga mengingatkan agar rencana pembatasan atau moratorium perpindahan ASN tidak dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Kebijakan itu harus mengacu pada ketentuan nasional serta mempertimbangkan kewenangan BKN dan hak pengembangan karier pegawai.
Komisi I menegaskan, pengawasan perpindahan ASN harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan pegawai. Jangan sampai persoalan mutasi justru mengganggu ketersediaan aparatur dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Meranti.










