MERANTI (SP) – DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun, persetujuan tersebut disertai 11 rekomendasi strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan pelayanan publik.
Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Persidangan Ketiga Tahun Persidangan 2026 di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Kamis (30/7/2026). Ranperda disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota dewan yang hadir.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Meranti, Cun Cun, SE., M.Si., mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil evaluasi pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap pelaksanaan APBD 2025.
Salah satu perhatian Banggar adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah diminta lebih optimal menggali potensi pajak dan retribusi, memanfaatkan aset daerah, serta meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Banggar juga menilai perencanaan dan penganggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) perlu diperbaiki. Langkah itu dinilai penting agar program berjalan efektif, tepat sasaran, serta menekan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
DPRD turut meminta belanja daerah lebih diprioritaskan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan hingga penguatan ekonomi daerah.
Persoalan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi sorotan. Pemerintah daerah diminta menuntaskan seluruh temuan dan memperkuat pengawasan internal agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Selain itu, Banggar meminta sinkronisasi posisi kas terkait SiLPA 2025 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Seluruh OPD juga didorong meningkatkan tertib administrasi, pengelolaan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Rekomendasi lainnya menyangkut percepatan program strategis yang realisasinya masih rendah. Banggar juga mengingatkan agar ASN yang akan dimutasi, dipromosikan, atau menduduki jabatan tertentu terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban administrasi serta menuntaskan temuan pemeriksaan BPK maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Bahkan, bukti pembayaran tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK diminta dilampirkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, SE., menegaskan 11 rekomendasi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan ditindaklanjuti secara nyata.
“DPRD telah menyampaikan 11 rekomendasi dan catatan yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, rekomendasi tersebut juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah ke depan dapat lebih transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti.










