Menu ✖

Mode Gelap
 

Advetorial · 16 Nov 2026 17:34 WIB

DPRD Meranti Pertanyakan Kontribusi Rp100 Juta bagi ASN yang Mengajukan Pindah


 DPRD Meranti Pertanyakan Kontribusi Rp100 Juta bagi ASN yang Mengajukan Pindah Perbesar

DPRD Meranti Pertanyakan Kontribusi Rp100 Juta bagi ASN yang Mengajukan Pindah

MERANTI (SP) – Kebijakan kontribusi sebesar Rp100 juta bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mengajukan perpindahan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi sorotan Komisi I DPRD.

Anggota Komisi I DPRD Meranti, H. Idris, mempertanyakan dasar hukum, mekanisme pembayaran, hingga transparansi penggunaan dana tersebut. Ia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memberikan penjelasan secara terbuka agar kebijakan itu tidak menimbulkan dugaan pungutan liar.

Persoalan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I bersama BKPSDM di Kantor DPRD Kepulauan Meranti, Senin (21/9/2026).

Idris juga mempertanyakan alasan kebijakan kontribusi itu secara spesifik menyasar ASN yang bertugas di wilayah tertentu, seperti Kecamatan Rangsang Pesisir.

“Mengapa kebijakan ini secara spesifik menyasar wilayah penugasan tertentu seperti Rangsang Pesisir, dan bagaimana jaminan transparansinya agar bebas dari pungli?” tutur Idris.

Menanggapi hal itu, Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bakharuddin, menjelaskan bahwa kebijakan kontribusi Rp100 juta tersebut mengacu pada ketentuan yang disebut telah berlaku sejak 2014 dan diperbarui pada 2024.

Namun, dalam materi RDP, belum dijelaskan secara terperinci aturan yang menjadi dasar kebijakan, mekanisme pembayaran, maupun peruntukan dana tersebut.

Selain kontribusi, Komisi I turut menyoroti perpindahan ASN ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). BKPSDM menyebut pemerintah daerah tidak dapat mengubah tahapan seleksi yang telah berjalan karena proses administrasi dan verifikasi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Proses terhadap ASN yang telah mengikuti tahapan seleksi kini sepenuhnya mengikuti proses administrasi dan verifikasi di tingkat pusat, sesuai kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Bakharuddin.

Dalam RDP itu, DPRD juga meminta kejelasan terhadap 26 ASN yang sebelumnya mengurus berkas perpindahan. Sebanyak 17 orang di antaranya telah memperoleh persetujuan administrasi untuk melanjutkan proses seleksi.

Komisi I meminta BKPSDM menyerahkan data lengkap para ASN tersebut, termasuk asal organisasi perangkat daerah (OPD) dan perkembangan status seleksi masing-masing.

DPRD juga mengingatkan agar rencana pembatasan atau moratorium perpindahan ASN tidak dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Kebijakan itu harus mengacu pada ketentuan nasional serta mempertimbangkan kewenangan BKN dan hak pengembangan karier pegawai.

Komisi I menegaskan, pengawasan perpindahan ASN harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan pegawai. Jangan sampai persoalan mutasi justru mengganggu ketersediaan aparatur dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Artikel ini telah dibaca 1 kali

Baca Lainnya

Jalan Rusak Sialang Pasung Dikeluhkan Warga, Suji Hartono Targetkan Perbaikan 2027

16 November 2026 - 17:53 WIB

Reses di Enam Titik, Jonny Katan Tampung Keluhan Jalan Rusak hingga Pelayanan RSUD Meranti

16 November 2026 - 17:47 WIB

Reses DPRD Meranti, Warga Sampaikan Keluhan Infrastruktur hingga Pelayanan Publik

16 November 2026 - 17:43 WIB

Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2025, DPRD Meranti Titipkan 11 Rekomendasi untuk Pemda

16 November 2026 - 17:39 WIB

DPRD Meranti Soroti Krisis Listrik Pulau Rangsang, Empat dari Enam Mesin PLTD Lemang Bermasalah

16 November 2026 - 17:29 WIB

Pemadaman Listrik Berulang, Bupati dan Ketua DPRD Meranti Desak PLN Beri Kepastian

16 November 2026 - 17:24 WIB

Trending di Advetorial