SELATPANJANG (SP) – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kepulauan Meranti tahun 2027 diproyeksikan naik sebesar 6,63 persen atau sekitar Rp250.646. Dengan proyeksi tersebut, besaran upah diperkirakan mencapai Rp4.031.142,72.
Meski demikian, angka tersebut belum menjadi ketetapan resmi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih menunggu hasil pembahasan dan keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten sebelum menetapkan besaran UMK 2027.
Proyeksi kenaikan itu mengemuka dalam pertemuan pra-sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Meranti yang berlangsung di Kedai Kopi Kota Tua, Selatpanjang, Jumat (20/11/2026).
Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti, Eko Priyono, mengatakan pembahasan pengupahan tahun depan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau 2027 sebagai dasar penghitungan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), unsur serikat pekerja dan buruh, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bumi Meranti.
Dalam pembahasan, sejumlah komponen menjadi perhatian, di antaranya formula penghitungan upah, penentuan nilai alfa, inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga landasan hukum penetapan UMK.
Berdasarkan simulasi penghitungan, dengan asumsi inflasi sebesar 2,79 persen, pertumbuhan ekonomi 4,80 persen dan nilai alfa 0,80, diperoleh proyeksi kenaikan sebesar 6,63 persen.
Jika dihitung menggunakan dasar UMP berjalan sebesar Rp3.780.495,85, kenaikan tersebut setara Rp250.646,88. Dengan demikian, nilai upah berdasarkan simulasi itu mencapai Rp4.031.142,72.
Sementara itu, penghitungan upah minimum sektoral menghasilkan proyeksi Rp4.034.603,53 untuk sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan sektor minyak dan gas bumi (migas) diproyeksikan sebesar Rp4.054.676,18.
Namun, seluruh angka tersebut masih sebatas hasil penghitungan dan belum menjadi keputusan final. Besaran yang akan direkomendasikan tetap harus melalui pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan.
Selain persoalan angka, pertemuan tersebut juga menyoroti aspek regulasi, terutama ketentuan Pasal 137 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja sebagaimana dirujuk dalam pembahasan.
Ketentuan yang mengatur UMK harus lebih tinggi daripada UMP menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Peserta juga membahas mekanisme yang harus ditempuh apabila hasil penghitungan UMK tidak memenuhi persyaratan tersebut.
Kejelasan mekanisme dinilai penting agar keputusan pemerintah daerah nantinya tidak bertentangan dengan aturan dan memiliki landasan hukum yang kuat, termasuk terkait kemungkinan penggunaan UMP sebagai acuan.
Eko Priyono mengatakan, hasil pertemuan pra-sidang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan bersama Dewan Pengupahan Kabupaten.
“Untuk besaran UMK 2027, kita masih menunggu hasil pembahasan dan keputusan Dewan Pengupahan. Angka yang muncul saat ini merupakan angka penghitungan berdasarkan UMP dan belum bisa dijadikan sebagai angka final,” ujarnya.
Dengan demikian, kepastian kenaikan upah pekerja di Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2027 masih menunggu keputusan resmi pemerintah setelah seluruh tahapan pembahasan diselesaikan.
Laporan: Fadli










