SELATPANJANG (SP) – Pemadaman listrik yang berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Gangguan pasokan listrik dinilai tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu pelayanan publik hingga penanganan situasi darurat.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memanggil manajemen PLN dalam pertemuan di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Meranti, Selasa (15/9/2026).
Sejumlah wilayah menjadi perhatian dalam pembahasan, di antaranya Kecamatan Merbau, Tasik Putri Puyu, Rangsang, Tanjung Samak hingga Selatpanjang.
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, meminta PLN memberikan kepastian terkait penyelesaian persoalan kelistrikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar rencana penanganan.
“Belakangan ini sering terjadi pemadaman listrik dengan berbagai penyebab. Kondisi tersebut terjadi di Merbau, Tasik Putri Puyu, Tanjung Samak, bahkan Selatpanjang sebagai ibu kota kabupaten,” kata Asmar.
Ia menegaskan, pasokan listrik yang stabil merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Gangguan kelistrikan juga dapat berdampak terhadap komunikasi, keamanan dan penanganan keadaan darurat.
“Kita ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dari PLN. Bukan solusi lagi yang kita cari, tetapi bagaimana caranya di ibu kota kabupaten dan kecamatan, listriknya hidup dan aman,” tegasnya.
Asmar turut menyinggung pengalaman gangguan komunikasi saat terjadi kebakaran di Tanjung Samak. Kondisi tersebut menyulitkan penyampaian informasi mengenai titik api kepada Kapolda Riau.
Ia juga mengingatkan potensi persoalan sosial apabila pemadaman terus berulang dan menimbulkan keresahan masyarakat.
“Kalau terjadi demonstrasi, tentu akan menyulitkan aparat karena massa bisa ramai. Karena itu sebelum terjadi, saya berharap PLN memberikan jalan terbaik dan tindakan nyata,” ujarnya.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, menyebut keresahan masyarakat harus dijawab melalui keputusan konkret. Menurutnya, pertemuan tersebut sengaja mempertemukan Forkopimda, PLN dan pihak yang menangani pembangkit listrik agar persoalan tidak terus berlarut.
“Kami ingin mencari keputusan, bukan sekadar solusi lagi, bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya listrik di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak lagi mengalami kendala,” tegas Khalid.
Ia menjelaskan, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam pertemuan tersebut karena pemerintah daerah bersama Forkopimda ingin terlebih dahulu memastikan adanya langkah penyelesaian konkret bersama PLN.
“Kami ingin Forkopimda bersama PLN mencari jalan keluar dan mengambil keputusan yang konkret sebelum masyarakat bergerak,” ujarnya.
Khalid berharap penambahan mesin pembangkit serta berbagai langkah teknis yang direncanakan PLN segera direalisasikan. Dengan demikian, gangguan pasokan listrik yang berulang tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
Pemerintah daerah dan DPRD pun menaruh perhatian pada tindak lanjut pertemuan tersebut. Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan listrik yang stabil, bukan sekadar pernyataan komitmen tanpa realisasi.(Adv)










