Selatpanjang (SP) – Di tengah renovasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdiri satu bangunan di dekat bahu jalan yang belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyebut persyaratan dokumennya masih dalam proses pemenuhan. Kamis (15/10/2026)
Sekretaris Dinas PUPR Meranti, Mariman, mengatakan hal itu saat dikonfirmasi melalui whatsApp pribadinya, Rabu (14/10).
“Untuk saat ini masih menunggu kelengkapan persyaratannya. Masih proses pemenuhan dokumen,” ujarnya kepada selatpanjangpos
Mariman belum merinci dokumen apa saja yang harus dilengkapi. Pertanyaan lanjutan soal pemenuhan persyaratan teknis bangunan dan status penerbitan PBG juga belum dijawabnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim) Kantor Imigrasi Selatpanjang, Ibrahim, menyebut dokumen yang diajukan ke Dinas PUPR adalah Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Koreksi untuk yang diajukan ke Dinas PUPR adalah SLF dan untuk kapan pengajuannya saya konfirmasi ke bagian terkait dahulu, kebetulan sedang ada kegiatan yang lain,” kata Ibrahim melalui pesan WhatsApp, Rabu (14/10).
Dari keterangan itu, pihak Kantor Imigrasi disebut sudah mengajukan administrasi SLF. Namun waktu pengajuan dan status penerbitannya belum diketahui pasti.
Kantor Imigrasi Selatpanjang saat ini sedang direnovasi. Pekerjaan itu meliputi renovasi atap kantor, area parkir, penataan halaman, lobi depan, dan penambahan ruang pelayanan.
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak Rp1.721.244.600 dan masa pelaksanaan 120 hari kalender. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Andalan Muda Karya dengan konsultan pengawas PT Putra Muslim Perkasa.
Bangunan di dekat bahu jalan itu berdiri dalam masa renovasi tersebut. Namun dalam pengurusan PBG, pihak Imigrasi baru mengurus berkas setelah bangunan berdiri. Padahal, PBG semestinya menjadi persetujuan sebelum pembangunan dilaksanakan.
Dari pengamatan visual, bangunan tampak berdekatan dengan badan jalan dan parit. Jarak pastinya belum diketahui karena belum ada pengukuran teknis.
Kondisi tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran garis sempadan atau ketentuan teknis bangunan. Penilaian kesesuaian posisi bangunan harus didasarkan pada pengukuran lapangan, dokumen perencanaan, dan aturan yang berlaku di lokasi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, PBG adalah persetujuan bagi pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai standar teknis. Sementara SLF adalah sertifikat yang menyatakan bangunan memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sebelum dimanfaatkan.
Karena itu, status kedua dokumen harus dilihat secara terpisah. Bangunan yang sudah berdiri tidak otomatis membuktikan seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah terpenuhi.
Hingga berita ini disusun, belum ada kepastian soal penerbitan PBG dan SLF bangunan tersebut, maupun hasil pemeriksaan teknis posisi bangunan terhadap jalan dan parit. Redaksi masih berupaya meminta keterangan tambahan dari pihak terkait. (Zkr)
