SELATPANJANG — DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Komisi IV menggelar rapat kerja bersama Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti guna mematangkan usulan anggaran dari APBN Tahun 2027 untuk pengembangan sektor perikanan, Senin (8/2/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV, H. Junaidi, dan dihadiri jajaran Dinas Perikanan.
Dalam pertemuan tersebut, Junaidi menegaskan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian daerah yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Potensi perikanan di Kepulauan Meranti sangat besar, namun masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses teknologi, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya penyusunan usulan anggaran yang tepat sasaran agar dapat diajukan ke pemerintah pusat melalui skema APBN.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kepulauan Meranti, Ahmad Syafi’i, memaparkan sejumlah program prioritas yang akan diusulkan dalam APBN 2027.
Program tersebut meliputi pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan skala kecil, penyediaan alat tangkap yang modern dan ramah lingkungan, pelatihan bagi nelayan dalam budidaya dan pengolahan hasil perikanan, serta penguatan pengawasan aktivitas penangkapan ikan.
“Kami juga mengusulkan pembangunan pusat pengolahan hasil perikanan guna meningkatkan nilai tambah produk lokal serta memperluas akses pasar bagi nelayan,” jelasnya.
Setelah melalui pembahasan, DPRD dan Dinas Perikanan sepakat untuk menyusun usulan anggaran secara sistematis dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat akan terus dilakukan guna memastikan usulan tersebut dapat terealisasi.
“Kami ingin memastikan program yang diajukan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan dan kemajuan sektor perikanan di Kepulauan Meranti,” tutup Junaidi.
