PEKANBARU – Pembangunan Jembatan Selat Akar di Kabupaten Kepulauan Meranti dipastikan menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026. Sementara itu, pembangunan Jembatan Panglima Sampul direncanakan menyusul melalui APBD Perubahan 2026 atau paling lambat pada tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, setelah melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (21/1/2026).
Asmar menjelaskan bahwa sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengusulkan pembangunan dua jembatan penghubung yang dinilai strategis bagi masyarakat, yakni Jembatan Selat Akar dengan estimasi anggaran sekitar Rp30 miliar serta Jembatan Panglima Sampul dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp50 miliar.
Namun, menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan di berbagai daerah membuat Pemerintah Provinsi Riau untuk sementara hanya dapat mengalokasikan anggaran bagi pembangunan Jembatan Selat Akar terlebih dahulu.
“Karena adanya efisiensi anggaran di pemerintah daerah, Pemprov Riau baru dapat mengalokasikan anggaran untuk satu jembatan terlebih dahulu, yaitu Jembatan Selat Akar,” kata Asmar.
Meski demikian, ia berharap pembangunan Jembatan Panglima Sampul tetap dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyampaikan harapan tersebut kepada DPRD Provinsi Riau agar proyek tersebut dapat diperjuangkan melalui APBD Perubahan 2026 atau pada tahun anggaran berikutnya.
Asmar juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat yang terdampak robohnya jembatan tersebut. Ia meminta masyarakat untuk bersabar sembari pemerintah terus berupaya memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.
“Kami memahami kesulitan masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran ini, kami berharap dukungan masyarakat agar pembangunan Jembatan Selat Akar dapat berjalan lancar hingga selesai,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD provinsi, dan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat pembangunan di daerah.
Ia berharap upaya yang dilakukan pemerintah daerah bersama DPRD dapat memberikan hasil positif bagi masyarakat Kepulauan Meranti.
“Kami berharap masyarakat dapat mendoakan perjuangan ini. Apa yang disampaikan oleh Bupati dan Ketua DPRD Provinsi merupakan harapan bersama untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Khalid.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto mengakui kondisi keuangan daerah saat ini cukup terbatas akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Provinsi Riau tetap berkomitmen mencari solusi agar kebutuhan masyarakat tetap dapat diakomodasi.
“Kondisi APBD tahun ini memang terbatas. Namun kami akan berupaya mencari ruang anggaran agar kebutuhan masyarakat tetap bisa diperhatikan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya jembatan yang menjadi akses penting masyarakat, menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Riau.
Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut sangat mendesak karena berperan sebagai akses vital bagi aktivitas masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, ST.
