SELATPANJANGPOS.ID— Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang digelar pada Senin (30/3/2026) berlangsung dinamis dan sarat kritik. Agenda yang semula menjadi forum rutin pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 itu berkembang menjadi ruang evaluasi terbuka oleh fraksi-fraksi DPRD.
Dalam rapat yang berlangsung di Balai Sidang DPRD tersebut, masing-masing fraksi secara tajam menguji substansi LKPJ dengan mengaitkan antara data capaian pemerintah dan kondisi riil yang dirasakan masyarakat. Sejumlah catatan kritis pun mengemuka, terutama terkait persoalan kemiskinan, pengangguran, hingga pemerataan pembangunan.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali, menegaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Agenda pokok rapat paripurna hari ini adalah pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar LKPJ Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2025,” ujarnya.
Namun demikian, dinamika yang berkembang menunjukkan bahwa forum tersebut tidak sekadar menjadi agenda formal, melainkan menjadi panggung kritik kolektif yang menuntut adanya perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu yang paling vokal dalam menyampaikan kritik. Melalui juru bicaranya, Tengku Mohd Nasir SE, fraksi ini menilai bahwa LKPJ yang disampaikan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual di lapangan.
“LKPJ ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti klaim penurunan angka kemiskinan yang dinilai terlalu signifikan tanpa disertai penjelasan yang memadai terkait dampak nyata di tengah masyarakat.
“Kami melihat adanya ketidaksesuaian antara data statistik dengan realita objektif. Penurunan tersebut terkesan drastis, namun daya ungkitnya belum terlihat jelas,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada penyajian laporan yang hanya menonjolkan capaian angka, tanpa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
“Masyarakat tidak membutuhkan laporan yang indah, tetapi perubahan yang nyata,” pungkasnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah capaian pemerintah daerah, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, fraksi ini tetap memberikan catatan penting terkait ketimpangan fasilitas dan kualitas layanan yang masih perlu dibenahi.
“Kami mengapresiasi capaian di bidang pendidikan, namun sarana dan prasarana masih membutuhkan perhatian serius,” ujar juru bicara Fraksi PAN, Syaifi Hasan.
Selain itu, persoalan pengangguran juga menjadi sorotan utama PAN yang dinilai masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.
Secara keseluruhan, rapat paripurna tersebut mencerminkan fungsi pengawasan DPRD yang berjalan aktif dan konstruktif. Berbagai kritik dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di masa mendatang.(adv)
