SELATPANJANG — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyerahkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Senin (24/11/2025).
Penyerahan nota keuangan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah.
Dalam pemaparannya, Muzamil menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2026 didasarkan pada visi dan misi pemerintah daerah serta mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat di sejumlah sektor pembangunan.
“RAPBD tahun ini disusun dengan mengacu pada penguatan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemerataan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, prioritas anggaran tahun 2026 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, serta belanja pegawai tetap menjadi perhatian utama.
Selain itu, belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.
“Di antaranya pembangunan dan pemeliharaan jalan, peningkatan konektivitas logistik, pelayanan publik, serta dukungan terhadap sektor unggulan daerah seperti perikanan, perkebunan, dan pertanian,” tambahnya.
Muzamil berharap pembahasan Ranperda RAPBD 2026 antara pihak eksekutif dan legislatif dapat berjalan konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, menyambut baik penyerahan nota keuangan tersebut sebagai tahapan awal dalam proses penyusunan APBD.
“Kami siap membahasnya sesuai prosedur dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut menandai dimulainya tahapan pembahasan RAPBD Tahun 2026 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (ADV)
